BBM ohhh BBM
BBM ohhh BBM
Antara BBM Dan Kemakmuran Rakyat --------------------------------------------------------
Antara BBM Dan Kemakmuran Rakyat --------------------------------------------------------
Lembaga kajian energi ReforMiner Institute menyatakan bahwa pemerintah akan menghemat puluhan triliun jika menaikkan harga bahan bakar minyak April mendatang. Direktur ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan, dengan kenaikan harga Rp500 per liter saja, pemerintah telah menghemat subsidi Rp19 triliun. "Itu dengan asumsi harga minyak US$110 per barel, dan sekarang sudah US$115," kata dia melalui sambungan telepon dengan VIVAnews, Kamis 23 Februari 2012.
Sementara itu dengan kenaikan Rp1.000 per liter, maka penghematan bisa meningkat menjadi Rp38 triliun, dan Rp57 triliun untuk kenaikan Rp1.500 per liter.Dari hasil kajian ReforMiner, inflasi akan timbul dari kenaikan harga BBM ini. Bila BBM naik Rp500, maka terjadi inflasi 0,5 persen. Sedangkan kenaikan Rp1.000 dan Rp1.500 akan terjadi inflasi masing-masing 1,02 dan 1,6 persen.
Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan akan meminta restu menaikkan harga BBM ke Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa, 28 Februari. Rencananya, pemerintah akan membawa tiga opsi kenaikan, yaitu Rp500, Rp1.000, dan Rp1.500 per liter.
(http://bisnis.vivanews.com/news/read/290659-naikkan-bbm--negara-hemat-berapa-)
Penyakit lama bersemi kembali, itulah istilah yang bisa digunakan menanggapi berita-berita di awal tahun 2012, "Keaikan Harga BBM", walaupun dalam hal kenaikan ini Pemerintah sendiripun mengalami dilema seperti berita dari vivanews di bawah ini : Pemerintah Pusing Pikirkan Formula Harga BBM Butuh diskusi siang malam agar kenaikan harga BBM tak menambah jumlah masyarakat miskin. Pemerintah terus mencari solusi agar rencana kenaikan harga BBM tidak berpengaruh terhadap lonjakan jumlah masyarakat miskin. Pasalnya, setiap kebijakan kenaikan harga BBM muncul selalu diikuti kenaikan jumlah masyarakat miskin. “Untuk menaikkan harga BBM cukup berat. Rencana ini telah dipikirkan selama dua tahun,” kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan di Auditorium Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Sabtu, 25 Februari 2012.
Memang dalam nyatanya, subsidi BBM sebesar Rp200 triliun lebih banyak dinikmati kalangan mampu yang memiliki mobil atau sepeda motor. “Kan kasihan orang yang tidak mempunyai mobil dan motor. Mereka tidak bisa menikmati uang subsidi BBM tersebut,” ujarnya. Meski demikian, tekanan untuk menaikkan harga BBM sangat luar biasa. Bahkan, setiap kali menyampaikan persoalan tersebut ke presiden selalu dijawab bahwa secara teori ekonomi memang selalu begitu harus dinaikkan. “Jika nanti terpaksa dinaikkan karena tidak mungkin lagi. Yang dipikirkan adalah, bagaimana supaya tidak terulang lagi, yakni agar apabila harga BBM naik tetapi orang miskinnya tidak bertambah,” ujarnya. Fomulasi itulah yang sedang dipikirkan pemerintah. Butuh diskusi panjang supaya kenaikan harga BBM tidak berdampak terhadap kenaikan jumlah orang miskin. “Formula ini belum ditemukan sekarang. Padahal, kita siang dan malam memikirkan terus,” ujar Dahlan. (umi) (http://bisnis.vivanews.com/news/read/291249-pemerintah-pusing-pikirkan-formula-harga-bbm)
Sebetulnya lucu juga melihat hitung-hitungan pemerintah atau para pembuat kebijakan tentang utak-atik angka BBM dan berbagai istilah ikutannya.... Penulis hanya ingin mengingatkan kembali tentang amanat pasal 33 UUD 45 yang berbunyi : 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. bahkan mengutip tulisan ekonom Kwik Kian Gie yang bisa ditemukan secara bebas di berita-erita internet yang seperti yang tertulis di bawah ini : Dengan melonjaknya harga minyak mentah di pasaran dunia sampai di atas US$ 100 per barrel, DPR dan Pemerintah menyepakati mengubah pos subsidi BBM dengan jumlah Rp. 153 trilyun. Artinya Pemerintah sudah mendapat persetujuan DPR mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 153 trilyun tersebut untuk dipakai sebagai subsidi dari kerugian Pertamina qq. Pemerintah. Jadi akan ada uang yang dikeluarkan? Saya sudah sangat bosan mengemukakan pendapat saya bahwa kata "subsidi BBM" itu tidak sama dengan adanya uang tunai yang dikeluarkan.
Maka kalau DPR memperbolehkan Pemerintah mengeluarkan uang sampai jumlah yang begitu besarnya, uangnya dilarikan ke mana? Dengan asumsi-asumsi untuk mendapat pengertian yang jelas, atas dasar asumsi-asumsi, pengertian subsidi adalah sebagai berikut. Harga minyak mentah US$ 100 per barrel. Karena 1 barrel = 159 liter, maka harga minyak mentah per liter US$ 100 : 159 = US$ 0,63. Kalau kita ambil US$ 1 = Rp. 10.000, harga minyak mentah menjadi Rp. 6.300 per liter. Untuk memproses minyak mentah sampai menjadi bensin premium kita anggap dibutuhkan biaya sebesar US$ 10 per barrel atau Rp. 630 per liter. Kalau ini ditambahkan, harga pokok bensin premium per liternya sama dengan Rp. 6.300 + Rp. 630 = Rp. 6.930. Dijualnya dengan harga Rp. 4.500. Maka rugi Rp. 2.430 per liternya. Jadi perlu subsidi. Alur pikir ini benar. Yang tidak benar ialah : bahwa minyak mentah yang ada di bawah perut bumi Indonesia yang miliknya bangsa Indonesia dianggap harus dibeli dengan harga di pasaran dunia yang US$ 100 per barrel. Padahal tidak. Buat minyak mentah yang ada di dalam perut bumi Indonesia, Pemerintah dan Pertamina kan tidak perlu membelinya? Memang ada yang menjadi milik perusahaan minyak asing dalam rangka kontrak bagi hasil. Tetapi buat yang menjadi hak bangsa Indonesia, minyak mentah itu tidak perlu dibayar. Tidak perlu ada uang tunai yang harus dikeluarkan. Sebaliknya, Pemerintah kelebihan uang tunai. Memang konsumsi lebih besar dari produksi sehingga kekurangannya harus diimpor dengan harga di pasar internasional yang mahal, yang dalam tulisan ini dianggap saja US$ 100 per barrel. Data yang selengkapnya dan sebenarnya sangat sulit atau bahkan tidak mungkin diperoleh. Maka sekedar untuk mempertanyakan apakah memang ada uang yang harus dikeluarkan untuk subsidi atau tidak, saya membuat perhitungan seperti Tabel terlampir. Nah kalau perhitungan ini benar, ke mana kelebihan yang Rp. 35 trilyun ini, dan ke mana uang yang masih akan dikeluarkan untuk apa yang dinamakan subsidi sebesar Rp. 153 trilyun itu? Seperti terlihat dalam Tabel perhitungan, uangnya yang keluar tidak ada. Sebaliknya, yang ada kelebihan uang sebesar Rp. 35,31 trilyun.
PERHITUNGAN ARUS KELUAR MASUKNYA UANG TUNAI TENTANG BBM (Harga minyak mentah 100 doll. AS). DATA DAN ASUMSI. Produksi : 1 juta barrel per hari 70 % dari produksi menjadi BBM hak bangsa Indonesia Konsumsi 60 juta kiloliter per tahun. Biaya lifting, pengilangan dan pengangkutan US $ 10 per barrel 1 US $ = Rp. 10.000. Harga Minyak Mentah di pasar internasional Rp. US $ 100 per barrel. 1 barrel = 159 liter Dasar perhitungan : Bensin Premium dengan harga jual Rp. 4.500 per liter PERHITUNGAN . Produksi dalam liter per tahun : 70 % x (1,000.000 x 159 ) x 365 = 40,624,500,000. Konsumsi dalam liter per tahun 60,000,000,000. Kekurangan yang harus diimpor dalam liter per tahun 19,375,500,000. Rupiah yang harus dikeluarkan untuk impor ini (19,375,500, 000 : 159) x 100 x 10.000. 121,900,000, 000,000. Kelebihan uang dalam rupiah dari produksi dalam negeri 40,624,500,000 x Rp. 3.870 . 157,216,815, 000,000 Walaupun harus impor dengan harga US$ 100 per barrel Pemerintah masih kelebihan uang tunai sebesar 35,316,815,000, 000 Perhitungan kelebihan penerimaan uang untuk setiap liter bensin premium yang dijual, Harga Bensin Premium per liter (dalam rupiah) 4,500 Biaya lifting, pengilangan dan transportasi US $ 10 per barrel atau per liter : (10 x 10.000) : 159 = Rp. 630 (dibulatkan) 630 Kelebihan uang per liter 3,870 Nah itu dia yang menjadi pertanyan mendasar rakyat Indonesia selama ini (karena penulis adalah seorang WNI....:)), kemana uang-uang hasil penjualan dan hasil pencabutan subsidi-subsidi BBM selama ini? Adakah Rakyat Indonesia ikut menikmati? Sementara kalangan rakyat harus dengan susah payah mengemis-ngemis hanya untuk mendapatkan fasilitas berobat gratis, harga-harga beras dan sembako yang semakin sulit terjangkau daya belinya oleh kebanyakan rakyat, hasil pembangunan di korupsi oleh kalangan DPR dan para pejabat-pejabat pemerintah, yang sudah bukan rahasia umum bahwa praktek-praktek korupsilah yang membuat beban negara ini semakin mejadi berat, ekonomi biaya tinggi yang disebabkan korupsi dari tingkat elit politik hingga pegawai pemerintahan paling bawah. Pemerintah dan para pembuat kebijakan selalu berasumsi bahwa hasil subsidi BBM hanya dinikmati oleh sebahagian kecil rakyat Indonesia, sisanya di nikmati oleh para pemilik-pemilik mobil mewah, para pengusaha-pengusaha, dan orang-orang kaya lainnya.
Dibawah ini adalah hasil omong-omong kami, Rakyat Indonesia, tentang BBM di warung kopi tempat mangkal angkot di seputaran UKI Jakarta:
1. Kembalikan hak subsidi BBM untuk rakyat, karena Rakyat Indonesia berhak untuk menikmati BBM murah yang berasal dari dalam bumi Indonesia ini, toh orang-orang kaya dengan mobil-mobil mewah jenis terbaru ini juga hampir tidak pernah membeli BBM yang bersubsidi, karena kendaraan mereka sendiripun sudah dilarang dari pabriknya menggunakan BBM jenis Premium jika tidak ingin rusak. Bahkan komsumsi mobil-mobil terbaru pun kebanyakan sudah semakin hemat konsumsi BBM nya, dan pemborosan BBM di jalan-jalanpun hanya terjadi di Jakarta itupun karen macet. Jadi alasan pemerintah untuk menyalahkan sektor transportasi boleh dikata hampir tidak masuk akal.
2. Penggunaan untuk pabrik dan industri? Kenakan pajak berganda untuk penggunaan BBM bersubsidi, itupun rata-rata pbrik dan industri kebanyakan menggunakan BBM jenis Solar, secara saat ini BBM jenis Solar sudah banyak di produksi Solar Bio atau Bio Diesel yang asal usulnya jauh dari hasil minyak mentah. 3. Berantas Korupsi, rubah UU hukum pidana korupsi ke tingkat hukuman yang setinggi-tingginya hingga hukuman mati.
Penyakit lama bersemi kembali, itulah istilah yang bisa digunakan menanggapi berita-berita di awal tahun 2012, "Keaikan Harga BBM", walaupun dalam hal kenaikan ini Pemerintah sendiripun mengalami dilema seperti berita dari vivanews di bawah ini : Pemerintah Pusing Pikirkan Formula Harga BBM Butuh diskusi siang malam agar kenaikan harga BBM tak menambah jumlah masyarakat miskin. Pemerintah terus mencari solusi agar rencana kenaikan harga BBM tidak berpengaruh terhadap lonjakan jumlah masyarakat miskin. Pasalnya, setiap kebijakan kenaikan harga BBM muncul selalu diikuti kenaikan jumlah masyarakat miskin. “Untuk menaikkan harga BBM cukup berat. Rencana ini telah dipikirkan selama dua tahun,” kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan di Auditorium Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Sabtu, 25 Februari 2012.
Memang dalam nyatanya, subsidi BBM sebesar Rp200 triliun lebih banyak dinikmati kalangan mampu yang memiliki mobil atau sepeda motor. “Kan kasihan orang yang tidak mempunyai mobil dan motor. Mereka tidak bisa menikmati uang subsidi BBM tersebut,” ujarnya. Meski demikian, tekanan untuk menaikkan harga BBM sangat luar biasa. Bahkan, setiap kali menyampaikan persoalan tersebut ke presiden selalu dijawab bahwa secara teori ekonomi memang selalu begitu harus dinaikkan. “Jika nanti terpaksa dinaikkan karena tidak mungkin lagi. Yang dipikirkan adalah, bagaimana supaya tidak terulang lagi, yakni agar apabila harga BBM naik tetapi orang miskinnya tidak bertambah,” ujarnya. Fomulasi itulah yang sedang dipikirkan pemerintah. Butuh diskusi panjang supaya kenaikan harga BBM tidak berdampak terhadap kenaikan jumlah orang miskin. “Formula ini belum ditemukan sekarang. Padahal, kita siang dan malam memikirkan terus,” ujar Dahlan. (umi) (http://bisnis.vivanews.com/news/read/291249-pemerintah-pusing-pikirkan-formula-harga-bbm)
Sebetulnya lucu juga melihat hitung-hitungan pemerintah atau para pembuat kebijakan tentang utak-atik angka BBM dan berbagai istilah ikutannya.... Penulis hanya ingin mengingatkan kembali tentang amanat pasal 33 UUD 45 yang berbunyi : 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. bahkan mengutip tulisan ekonom Kwik Kian Gie yang bisa ditemukan secara bebas di berita-erita internet yang seperti yang tertulis di bawah ini : Dengan melonjaknya harga minyak mentah di pasaran dunia sampai di atas US$ 100 per barrel, DPR dan Pemerintah menyepakati mengubah pos subsidi BBM dengan jumlah Rp. 153 trilyun. Artinya Pemerintah sudah mendapat persetujuan DPR mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 153 trilyun tersebut untuk dipakai sebagai subsidi dari kerugian Pertamina qq. Pemerintah. Jadi akan ada uang yang dikeluarkan? Saya sudah sangat bosan mengemukakan pendapat saya bahwa kata "subsidi BBM" itu tidak sama dengan adanya uang tunai yang dikeluarkan.
Maka kalau DPR memperbolehkan Pemerintah mengeluarkan uang sampai jumlah yang begitu besarnya, uangnya dilarikan ke mana? Dengan asumsi-asumsi untuk mendapat pengertian yang jelas, atas dasar asumsi-asumsi, pengertian subsidi adalah sebagai berikut. Harga minyak mentah US$ 100 per barrel. Karena 1 barrel = 159 liter, maka harga minyak mentah per liter US$ 100 : 159 = US$ 0,63. Kalau kita ambil US$ 1 = Rp. 10.000, harga minyak mentah menjadi Rp. 6.300 per liter. Untuk memproses minyak mentah sampai menjadi bensin premium kita anggap dibutuhkan biaya sebesar US$ 10 per barrel atau Rp. 630 per liter. Kalau ini ditambahkan, harga pokok bensin premium per liternya sama dengan Rp. 6.300 + Rp. 630 = Rp. 6.930. Dijualnya dengan harga Rp. 4.500. Maka rugi Rp. 2.430 per liternya. Jadi perlu subsidi. Alur pikir ini benar. Yang tidak benar ialah : bahwa minyak mentah yang ada di bawah perut bumi Indonesia yang miliknya bangsa Indonesia dianggap harus dibeli dengan harga di pasaran dunia yang US$ 100 per barrel. Padahal tidak. Buat minyak mentah yang ada di dalam perut bumi Indonesia, Pemerintah dan Pertamina kan tidak perlu membelinya? Memang ada yang menjadi milik perusahaan minyak asing dalam rangka kontrak bagi hasil. Tetapi buat yang menjadi hak bangsa Indonesia, minyak mentah itu tidak perlu dibayar. Tidak perlu ada uang tunai yang harus dikeluarkan. Sebaliknya, Pemerintah kelebihan uang tunai. Memang konsumsi lebih besar dari produksi sehingga kekurangannya harus diimpor dengan harga di pasar internasional yang mahal, yang dalam tulisan ini dianggap saja US$ 100 per barrel. Data yang selengkapnya dan sebenarnya sangat sulit atau bahkan tidak mungkin diperoleh. Maka sekedar untuk mempertanyakan apakah memang ada uang yang harus dikeluarkan untuk subsidi atau tidak, saya membuat perhitungan seperti Tabel terlampir. Nah kalau perhitungan ini benar, ke mana kelebihan yang Rp. 35 trilyun ini, dan ke mana uang yang masih akan dikeluarkan untuk apa yang dinamakan subsidi sebesar Rp. 153 trilyun itu? Seperti terlihat dalam Tabel perhitungan, uangnya yang keluar tidak ada. Sebaliknya, yang ada kelebihan uang sebesar Rp. 35,31 trilyun.
PERHITUNGAN ARUS KELUAR MASUKNYA UANG TUNAI TENTANG BBM (Harga minyak mentah 100 doll. AS). DATA DAN ASUMSI. Produksi : 1 juta barrel per hari 70 % dari produksi menjadi BBM hak bangsa Indonesia Konsumsi 60 juta kiloliter per tahun. Biaya lifting, pengilangan dan pengangkutan US $ 10 per barrel 1 US $ = Rp. 10.000. Harga Minyak Mentah di pasar internasional Rp. US $ 100 per barrel. 1 barrel = 159 liter Dasar perhitungan : Bensin Premium dengan harga jual Rp. 4.500 per liter PERHITUNGAN . Produksi dalam liter per tahun : 70 % x (1,000.000 x 159 ) x 365 = 40,624,500,000. Konsumsi dalam liter per tahun 60,000,000,000. Kekurangan yang harus diimpor dalam liter per tahun 19,375,500,000. Rupiah yang harus dikeluarkan untuk impor ini (19,375,500, 000 : 159) x 100 x 10.000. 121,900,000, 000,000. Kelebihan uang dalam rupiah dari produksi dalam negeri 40,624,500,000 x Rp. 3.870 . 157,216,815, 000,000 Walaupun harus impor dengan harga US$ 100 per barrel Pemerintah masih kelebihan uang tunai sebesar 35,316,815,000, 000 Perhitungan kelebihan penerimaan uang untuk setiap liter bensin premium yang dijual, Harga Bensin Premium per liter (dalam rupiah) 4,500 Biaya lifting, pengilangan dan transportasi US $ 10 per barrel atau per liter : (10 x 10.000) : 159 = Rp. 630 (dibulatkan) 630 Kelebihan uang per liter 3,870 Nah itu dia yang menjadi pertanyan mendasar rakyat Indonesia selama ini (karena penulis adalah seorang WNI....:)), kemana uang-uang hasil penjualan dan hasil pencabutan subsidi-subsidi BBM selama ini? Adakah Rakyat Indonesia ikut menikmati? Sementara kalangan rakyat harus dengan susah payah mengemis-ngemis hanya untuk mendapatkan fasilitas berobat gratis, harga-harga beras dan sembako yang semakin sulit terjangkau daya belinya oleh kebanyakan rakyat, hasil pembangunan di korupsi oleh kalangan DPR dan para pejabat-pejabat pemerintah, yang sudah bukan rahasia umum bahwa praktek-praktek korupsilah yang membuat beban negara ini semakin mejadi berat, ekonomi biaya tinggi yang disebabkan korupsi dari tingkat elit politik hingga pegawai pemerintahan paling bawah. Pemerintah dan para pembuat kebijakan selalu berasumsi bahwa hasil subsidi BBM hanya dinikmati oleh sebahagian kecil rakyat Indonesia, sisanya di nikmati oleh para pemilik-pemilik mobil mewah, para pengusaha-pengusaha, dan orang-orang kaya lainnya.
Dibawah ini adalah hasil omong-omong kami, Rakyat Indonesia, tentang BBM di warung kopi tempat mangkal angkot di seputaran UKI Jakarta:
1. Kembalikan hak subsidi BBM untuk rakyat, karena Rakyat Indonesia berhak untuk menikmati BBM murah yang berasal dari dalam bumi Indonesia ini, toh orang-orang kaya dengan mobil-mobil mewah jenis terbaru ini juga hampir tidak pernah membeli BBM yang bersubsidi, karena kendaraan mereka sendiripun sudah dilarang dari pabriknya menggunakan BBM jenis Premium jika tidak ingin rusak. Bahkan komsumsi mobil-mobil terbaru pun kebanyakan sudah semakin hemat konsumsi BBM nya, dan pemborosan BBM di jalan-jalanpun hanya terjadi di Jakarta itupun karen macet. Jadi alasan pemerintah untuk menyalahkan sektor transportasi boleh dikata hampir tidak masuk akal.
2. Penggunaan untuk pabrik dan industri? Kenakan pajak berganda untuk penggunaan BBM bersubsidi, itupun rata-rata pbrik dan industri kebanyakan menggunakan BBM jenis Solar, secara saat ini BBM jenis Solar sudah banyak di produksi Solar Bio atau Bio Diesel yang asal usulnya jauh dari hasil minyak mentah. 3. Berantas Korupsi, rubah UU hukum pidana korupsi ke tingkat hukuman yang setinggi-tingginya hingga hukuman mati.
0 komentar:
Post a Comment